Jaminan Perorangan

A.    Pengertian Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Desentralisasi Kewenangan Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

A.    Desentralisasi Kewenangan Sumber Daya Alam

Konsep otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebetulnya bukan desentralisasi secara total. Dua konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh UU

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - HKI

A.   Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Ada beberapa pengertian mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, antara lain :

Persaingan Curang - HKI

Persaingan curang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini, yang diatur mengenai persaingan curang yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang.

Rahasia Dagang - HKI

A.     Pengertian

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Etika dalam Profesi Hukum

A.   Etika Dalam Masyarakat

            Peranan etika dalam kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai penumbuh moralitas masyarakat. Etika bertujuan untuk memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia di dalam kebutuhannya yang riil yang secara susila dapat dipertanggungjawabkan[1]. Hal inilah yang

Poligami

A.   Sejarah Poligami

Persoalan poligami bukan hanya eksis pada masa Islam, ia telah ada sejak sebelum datangnya Islam dan telah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa terdahulu, seperti bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Mesir dan bangsa lain yang mempunyai peradaban tinggi dalam sejarah dunia.

Peranan Wakil Negara Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

A.    Wakil Negara Dalam Perjanjian Internasional

Dalam pembuatan perjanjian internasional, yang melakukan perundingan dalam perjanian tersebut adalah para wakil-wakil yang ditunjuk oleh negara sebagai delegasi dari negara tersebut. Sehingga penunjukan wakil-wakil negara untuk turut serta dalam perjanjian internasional sebagai pihak

Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004

A.    Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004
1. Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

Surat Berharga dalam KUHD dan di Luar KUHD

A.    Dalam KUHD

1.      Cek/Cheque

Cek diatur dalam Pasal 178-229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Cek merupakan surat berharga yang memuat kata cek/cheque dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek,

Pelaksanaan Landreform dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Tanah Pertanian di Indonesia

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Sejak dulu, Indonesia terkenal akan hasil taninya seperti rempah-rempah. Tidak hanya rempah-rempah, dulu Indonesia pernah menjadi pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Hal inilah yang menyebabkan Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris. Selain lautnya yang kaya akan hasil