Wednesday, November 26, 2014

Desentralisasi Kewenangan Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam



A.    Desentralisasi Kewenangan Sumber Daya Alam
Konsep otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebetulnya bukan desentralisasi secara total. Dua konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh UU

Sunday, November 23, 2014

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - HKI


A.   Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Ada beberapa pengertian mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, antara lain :

Saturday, November 22, 2014

Persaingan Curang - HKI


Persaingan curang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini, yang diatur mengenai persaingan curang yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang.

Rahasia Dagang - HKI


A.     Pengertian
  1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Friday, November 21, 2014

Etika dalam Profesi Hukum


A.   Etika Dalam Masyarakat
            Peranan etika dalam kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai penumbuh moralitas masyarakat. Etika bertujuan untuk memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia di dalam kebutuhannya yang riil yang secara susila dapat dipertanggungjawabkan[1]. Hal inilah yang

Thursday, November 20, 2014

Poligami


A.   Sejarah Poligami
Persoalan poligami bukan hanya eksis pada masa Islam, ia telah ada sejak sebelum datangnya Islam dan telah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa terdahulu, seperti bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Mesir dan bangsa lain yang mempunyai peradaban tinggi dalam sejarah dunia.

Wednesday, November 19, 2014

Peranan Wakil Negara Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

A.    Wakil Negara Dalam Perjanjian Internasional
Dalam pembuatan perjanjian internasional, yang melakukan perundingan dalam perjanian tersebut adalah para wakil-wakil yang ditunjuk oleh negara sebagai delegasi dari negara tersebut. Sehingga penunjukan wakil-wakil negara untuk turut serta dalam perjanjian internasional sebagai pihak

Review Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law #Hubungan Kerja

 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita sudah membahas terkait Undang-undang cipta kerja terkait tenaga kerja asing. Sa...