Jaminan Perorangan

A.    Pengertian Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Dari pengertian di atas, maka dapa diperoleh unsur dari jaminan perorangan, yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. Terdapat harta kekeayaan debitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat  diadakan di luar (tanpa) si berutang tersebut. Dari pengertiannya, Soebekti mengkaji jaminan dari dimensi kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

B.     Jenis Jaminan Perorangan

Terdapat empat macam jenis jaminan perorangan, yaitu:

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Akibat hak dari tanggung renteng pasif, yaitu bersifat ekstern dan intern. Hubungan hak yang bersifat ekstern yaitu hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain dan hubungan hak yang bersifat intern yaitu hubungan hak antara sesame debitur itu satu dengan yang lainnya;
4. Perjanjian garansi, yaitu bertanggungjawab guna kepentingan ketiga.

C.    Penanggungan Utang Jaminan Perorangan

Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debiur itu tidak memenuhi perikatannya. Dari definisi tersebut,maka jelaslah bahwa ada  tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak yang berpiutang, debitur berkedudukan sebagai pihak yang menerima kredit atau yang berutang, dan pihak ketiga berkedudukan sebagai penanggung utang debitur. Sebagai penanggung, pihak ketiga bertanggungjawab atas utang debitur ketika wanprestasi.

Pada prinsipnya, pihak ketiga sebagai penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai tidak membayar utangnya. Jadi ketika debitur wanprestasi tidak membayar utannya, maka benda kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika; penanggung utang telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual, penanggung utang mengikatkan dirinya bersama-sama debitur utama secara tanggung menanggung, debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi, debitur dalam keadaan pailit, dan dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim.

Terdapat beberapa akibat dari penaggungan antara debitur dengan penanggung dan antara para penanggung. Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran utang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Selain itu penaggung utang juga berhak untuk menuntut pokok dan bunga, penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Disamping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

1. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;
2. Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu;
3. Bila uangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;
4. Setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga Stidak dapat diakhiri sebelum lewat waktu tertentu.

---

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Burgerlijk Wetboek.

Buku

H.S. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.

Sofwan Sri Soerdewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia, Liberty, Jakarta 1985.

Subekti R, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

---